Latar Belakang Kebijakan 'One Map Policy'

Kebijakan One Maps Policy Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan One Map Policy pertama kali tercetus atas perintah langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 lalu. Pada saat itu, masalah tentang tumpang – tindih informasi geospasial terkuak saat UKP4 menunjukkan peta tutupan hutan yang berbeda dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan RI. Adanya perbedaan tersebut akan mempengaruhi penentuan keputusan berbagai kebijakan strategis nasional. Kebijakan One Map Policy hadir sebagai aturan yang mengharuskan adanya penyatuan informasi geospasial. Sehingga tumpang - tindih seperti yang telah terjadi tersebut, tidak terulang dan kebijakan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran.

sumber :

Karsidi, Asep. Update on Development of Nastionwide Geospasial Data Management. Slide presentasi Geospatial Information Authority Agency. Republic of Indonesia.

http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar

http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/srgi-tunggal-untuk-one-map-policy

http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/one-map-policy-membantu-menjaga-keanekaragaman-hayati-indonesia

http://www.sainsindonesia.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=194:menuju-terwujudnya-one-map-policy&catid=34&Itemid=139

http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kebijakan-satu-peta-one-map-policy-di-indonesia