Kebijakan “One Map Policy” dalam Kaitannya dengan Pembangunan

Kebijakan “One Map Policy” mulai diterapkan di Indonesia, berdasarkan Inpres No. 10 tahun 2011. … (there) should be One Map as the one and only national reference ! Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyajian informasi geospasial memegang kendali penuh atas pembuatan sebuah geo-database yang berisi informasi geografi nasional secara lengkap, terstrutur, dan komperhensif.

Bagan Penggunaan Informasi Geospasial dalam Berbagai Bidang

Dari bagan di atas dapat diperoleh informasi bahwa ± 90 % dari kegiatan yang dilakukan pemerintah selalu terkait dengan elemen geospasial. Selain itu, ± 65 % dari kegiatan yang dilakukan pemerintah selalu menggunakan elemen geospasial sebagai bahan pertimbangan utamanya. Oleh karenanya, pembuatan geo-database dan penyajian dalam sebuah peta menjadi keharusan untuk segera direalisasikan.

Target Partisipan yang akan Memanfaatkan Geoportal

Beberapa manfaat peta dalam pembangunan:

a. Peta sebagai instrumen perencanaan ruang

Peta memiliki peran sangat penting dalam perencanaan tata ruang. Keberadaan peta yang memiliki akurasi tinggi akan sangat membantu dalam aktivitas perencanaan ruang. Mengingat bahwa output perencanaan adalah sebuah rencana tata ruang yang akan dipedomani oleh seluruh pemanfaat ruang, maka eksistensi peta (yang akurat) merupakan hal yang mutlak dalam perencanaan tata ruang. Agar rencana tata ruang yang disusun dapat diikuti oleh pemilik dan pengembang ruang, maka seluruh pihak yang terkait dengan ruang harus memiliki dasar pijakan bertindak yang sama, yaitu eksistensi peta yang memadai. Apabila peta yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi alamiah ruang yang ada, maka paling tidak satu kesepakatan telah dapat diwujudkan antara pihak Pemerintah dengan para pemilik dan pengembang ruang, selain tentunya beberapa kesepakatan lain dalam substansi rencana peruntukan ruang yang umumnya paling krusial dalam proses perencanaan tata ruang.

b. Peta sebagai instrumen perijinan pembangunan ruang

Peta juga memiliki peran sangat penting dalam perijinan pembangunan, khususnya pembangunan fisik yang memanfaatkan ruang. Keberadaan peta yang memadai dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi yang efektif antara pemberi ijin dengan pemohon ijin. Dengan peta yang memadai, maka batas-batas ruang yang akan dibangun menjadi jelas, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dengan pemilik ruang disekitarnya. Penggunaan peta yang kurang memadai dapat berakibat pada pembangunan fisik yang kemungkinan akan memanfaatkan ruang milik pihak lain disekitarnya.

c. Peta sebagai instrumen pengawasan ruang

Eksistensi peta memiliki kontribusi sangat penting dalam kegiatan pengawasan pembangunan ruang. Dalam kegiatan pengawasan, dibutuhkan suatu dasar pijakan yang sama antara pihak pengawas (dalam hal ini adalah Pemerintah) dengan pihak yang diawasi (para pemanfaat dan pengembang ruang). Untuk menjamin adanya platform yang sama dalam pengawasan, maka eksistensi peta yang memadai merupakan hal yang mutlak. Bisa dibayangkan apabila pihak-pihak yang berkomunikasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan menggunakan peta yang berbeda. Di satu sisi, pihak pemanfaat dan pengembang ruang merasa menggunakan ruang dengan benar, sementara pihak pengawas merasa bahwa pihak pemanfaat dan pengembang lahan menggunakan ruang dengan cara-cara yang manipulatif.

d. Peta sebagai instrumen pengendalian ruang

Sebagai instrumen pengendalian, maka fungsi peta disini merupakan media komunikasi antara pengendali ruang (pihak Pemerintah) dengan pemilik ruang. Setiap kegiatan perubahan peruntukan ruang yang dilakukan oleh pemilik ruang harus dapat dikontrol dan dikendalikan oleh pihak Pemerintah. Apabila kegiatan perubahan peruntukan ruang kemudian ditengarai tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka pihak Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengendalian. Salah satu instrumen dalam pengendalian ruang adalah eksisten peta yang memadai, selain syarat-syarat administratif tentunya.

e. Peta sebagai instrumen koordinasi

Dalam kaitan dengan fungsi peta sebagai instrumen koordinasi, maka eksistensi peta seharusnya tidak hanya disepakati antara pihak Pemerintah dengan pemilik dan pengembang ruang saja, tetapi sangat penting adalah bahwa peta yang tersebut juga merupakan kesepakatan antara berbagai institusi di dalam tubuh Pemerintah sebagai regulator pembangunan ruang. Sering dijumpai dalam alam yang serba modern ini, beberapa kasus ketidaksesuaian antara aktivitas pada masing-masing institusi karena mereka ternyata tidak menggunakan platform yang sama, yaitu peta.

sumber :

Dzacko, Haidar. 2007. Basis Data (Database). Jakarta : Mangosoft.

Efendi, Rusfan. Fungsi Arsip Peta dalam Pembangunan. Arsip Nasional Republik Indonesia : Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Karsidi, Asep. Update on Development of Nastionwide Geospasial Data Management. Slide presentasi Geospatial Information Authority Agency. Republic of Indonesia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial

http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar

http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/srgi-tunggal-untuk-one-map-policy

http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/one-map-policy-membantu-menjaga-keanekaragaman-hayati-indonesia

http://www.sainsindonesia.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=194:menuju-terwujudnya-one-map-policy&catid=34&Itemid=139

http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kebijakan-satu-peta-one-map-policy-di-indonesia

http://geostrategi-indonesia.blogspot.com/2011/08/geostartegi-indonesia.html

http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/6441-peran-peta-geologi-dalam-pembangunan-nasional.html

http://dppd.slemankab.go.id/manfaat-peta-dalam-pembangunan.slm